Indonesia Housing Forum 2023 Resmi Dibuka, Kementerian PUPR Dorong Peningkatan Keterjangkauan Perumahan

FNJ Indonesia, Jakarta.- Indonesia Housing Forum 2023 resmi dibuka oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang diwakili oleh Dirjen Cipta Karya, Diana Kusumastuti, di Aula Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (30/08/2023).

Dalam sambutannya, Diana Kusumastuti menyatakan bahwa masih banyak rakyat Indonesia yang belum memiliki rumah layak huni. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2022, masih terdapat sekitar 7,3 juta rumah tangga yang belum memiliki rumah layak huni.

Faktor penyebab utama kurangnya ketersediaan rumah layak huni di Indonesia adalah keterbatasan lahan dan harga yang mahal. Hal ini menyebabkan perumahan bergeser ke pinggiran kota, yang berefek pada kenaikan volume dan intensitas transportasi, serta polusi.

Faktor lainnya adalah akses pembiayaan perbankan yang masih sulit. Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sering kali kesulitan untuk mendapatkan akses pembiayaan perumahan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah mendorong dukungan penyediaan perumahan dari semua pihak, termasuk pemerintah daerah (pemda), kampus, lembaga filantropi, dan pihak swasta.

“Pemerintah mendorong peran pemda untuk lebih progresif dalam memberikan alternatif solusi pada program pengadaan perumahan rakyat,” ujar Diana Kusumastuti.

Pemerintah juga mendorong penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan perumahan. Selain itu, Pemerintah juga akan terus meningkatkan akses pembiayaan perumahan bagi MBR.

Indonesia Housing Forum 2023 merupakan forum yang diselenggarakan setiap dua tahun sekali oleh Habitat for Humanity Indonesia. Forum ini menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan di sektor perumahan untuk membahas dan mencari solusi atas berbagai isu perumahan di Indonesia.

Pada forum ini, para peserta akan membahas berbagai topik, antara lain:

• Ketersediaan dan keterjangkauan perumahan

• Pembangunan berkelanjutan

• Perubahan iklim

• Adaptasi dan mitigasi bencana

• Aksesibilitas dan mobilitas

• Inklusi sosial

• Partisipasi masyarakat

Forum ini dihadiri oleh sekitar 450 peserta, yang terdiri dari perwakilan pemerintah, swasta, akademisi, lembaga filantropi, dan masyarakat umum.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *