MARS Jakarta – Polemik seputar investasi Telkomsel ke GoTo (Gojek-Tokopedia), masih terus bergulir. Beberapa pihak masih menyoroti soal proses investasi salah satunya adanya anggapan benturan kepentingan (conflict of Interest) yang membayangi investasi Telkomsel ke GoTo tersebut.
Polemik investasi Telkomsel ke GoTo, secara politik mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membentuk Panja Investasi BUMN pada Juni lalu. Namun, meski telah dibentuk Panja di DPR, bola panas serta bau menyengat terkait penggunaan uang negara (BUMN) dibalik investasi yang bernilai 6,4 triliun ini, belum secara tegas menjawab tanda tanya masyarakat.
Terkait benturan kepentingan dibalik investasi ini, serta kesesuaian skema investasi apakah telah mengikuti peraturan perundang-undangan (regulasi) secara baik dan benar.
“Maka kami meminta kepada DPR segera mengambil sikap dengan mempublikasi hasil Panja DPR tersebut”. Demikian di sampaikan Uchok Sky Khadafi Direktur Center for Budget Analysis (CBA) dalam keterangannya yang di terima redaksi di Jakarta, Senin (1/8/2022).
Ucok sapaan akrab nya menyebutkan beberapa alasan mengapa hasil panja DPR RI soal Go To harus di publikasikan. Pertama kata Ucok, sampai saat ini, DPR masih diam soal Isu investasi Telkomsel ke GoTo. Sebaiknya DPR harus menjelaskan adanya tudingan conflict of interest (benturan kepentingan), atau DPR sudah setuju bahwa skema investasi Telkomsel ke GoTo sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kemudian, banyak publik kecewa lantaran yang diundang ke panja, atau ikut hadir dalam Rapat Panja Investasi DPR itu seperti David Fernando Audy, dan Edwin Sebayang adalah bagian kolega dari Arya Sinulingga (stafsus Menteri BUMN), sebut ucok
Kedua lanjut Ucok, meminta kepada DPR agar segera menegur menteri BUMN, Erick Thohir.
Dimana DPR Harus meminta menertertibkan orang-orang kayak Arya Sinulingga jangan sampai terkesan Kementerian BUMN seolah-olah cuma ada Arya Sinulingga. Padahal yang wajib mengeluarkan statemen adalah Biro Humas dan Fasilitasi Hubungan Stategis, bukan Staf Khusus Menteri bidang media, tegasnya.
“Dan Menteri BUMN, Erick Thohir, harus berani merombak tata kerja di Kementerian. Orang-orang semacam Arya ini mesti banyak belajar soal Tupoksi. Jangan sampai kesannya mau gede sendiri, ini akan jadi budaya buruk yang akan banyak ditiru di Kementerian lain”, pungkas Ucok.
