Fnj-i.com. Koalisi Mahasiswa Buru Selatan Jakarta Kembali demo Ke Dua kalinya di depan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) atas dugaan kasus Korupsi Uang Persedian (UP) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Buru Selatan, pada Kamis, 16/02/2023.
“Demo Ke dua kalinya di hadapan KPK RI sebagai bentuk Mengawal Surat Pengaduan ke KPK RI yang diajukan pada Senin, 13/02/2023, lalu. Tuturnya Hasan ( Kordinator Koalisi Mahasiswa Buru Selatan Jakarta) kepada Wartawan Di Kawasan KPK, Kuningan jakarta Pusat, Kamis, 16/02/2023.
Lihat juga : DEMO JILID II. KOMA-BURSEL JAKARTA MENGGELAR KONSOLIDASI.
Kami menegaskan kepada KPK RI segerah membentuk tim investigasi Khusus untuk diturungkan lansung ke Kabupaten Buru Selatan guna Mengusut Tuntas secara Hukum Dugaan Korupsi pada Uang Persediaan (UP) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diduga melibatkan Bupati Bursel dan 44 OPD kabupaten Buru Selatan, Tandas Hasan Saat Memberikan keterangan kepada Awak Media. Kamis, 16/02/2023.
KPK RI harus Memeriksa Bupati Buru Selatan Safitri Malik Soulisa dan 44 Organisasi Perangkat Daerah (PPD) Kabupaten Buru Selatan atas Dugaan Pengeluaran dan pengelolaan Uang Persediaan (UP) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai Tidak Tepat Sasaran. dan bahkan dimanfaatkan untuk kepentingan Pribadi Bupati Buru Selatan untuk mengsukseskan Acara Hajatan pernikahan Anaknya Puput Atika Putri Soulisa. Ungkapnya
“Hasan menduga ada Unsur Tindak Pidana Korupsi pada Pengeluaran dan Pengelolaan UP OPD TA 2023 Kabupaten Buru Selatan”, Kamis, 16/02/2023.
“berharap KPK segera merespon dengan cepat untuk mengusut dugaan korupsi Uang Persediaan (UP) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Agar pihak-pihak yang terduga dapat bertanggung jawab”, Ungkapnya Hasan Saat memberikan keterangan telakhir kepada Wartawan di Kawasan KPK RI kuningan jakarta selatan, 16/02/2023.
Sebelumnya, Koalisi Mahasiswa Buru Selatan Jakarta sudah mendatangi KPK RI pada Senin, 13/02/2023 lalu. mengutip keterangan dari Fnj-i.com. kamis, 16/02/2023.
Dalam aksinya, Koalisi Mahasiswa Buru Selatan Jakarta membawa spanduk bertuliskan tuntutan sebagai berikut: 1. MENDESAK KEPADA KPK RI UNTUK MEMANGGIL DAN MEMERIKSA BUPATI BURU SELATAN ATAS DUGAAN KETERLIBATAN KORUPSI UP OPD TA 2023. 2. USUT TUNTAS DUGAAN KORUPSI PADA MEKANISME PENGELOLAAN UP YANG MELIBATKAN 44 OPD KAB. BURU SELATAN. Seperti yang dikutip Fnj-i.com.
Menurutut Hasan M. Kordinator Umum (Koalisi Mahasiswa Buru selatan Jakarta) pihaknya menduga ada unsur Tindak Pidana Korupsi dan Penipuan atas penggunaan Uang Persediaan (UP) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) TA 2023 kab. Buru Selatan. Bupati Buru Selatan diduga kuat bekerja sama dengan OPD dengan memakai UP untuk kepentingan hajatan Pernikahan Anaknya alias Puput Soulisa. mengutip fnj-i.com.
“Ada Dugaan korupsi dan penipuan dalam pengunaan Uang Persediaan (UP) Organisasi Perangkat Daerah (UPD)”, Ucapnya Hasan saat diwawancarai oleh awak media. dikutip dari fnj-i.com.
Hasan Menambahkan, pengelolaan uang persediaan Uang Persediaan (UP) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) TA 2023 di salurkan untuk pernikahan anak bupati buru selatan itu karena di paksakan dan keluar dari mekanisme pencairan Uang Persediaan (UP) Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kutipan dari fnj-i.com.
“Pernikahan Anak Bupati Buru Selatan alias Puput A,P Soulisa pada bulan Januari, sehingga UP OPD TA 2023 dipaksakan untuk dicairkan paling lambat Jumat, 20/02/2023 lalu. Artinya mekanisme pencairan UP Oleh OPD sudah keluar dari ketentuan Aturan. Bahkan UP OPD TA 2023 dipergunakan untuk kepentingan Anak bupati buru selatan, bukan kepentingan Daerah”Ungkapnya. Seperti yang dikutip dari fnj-i.com.
Lihat juga : Safitri Malik Di Demo, Korupsi Ratusan Milyar Uang Persedian (UP).
Lanjut Hasan Uang Persediaan (UP) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah Uang Muka Kerja dalam sejumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja, bukan untuk kepentingan pribadi bupati dalam hal ini adalah hajatan pernikahan anak nya alias puput A P soulisa. Dikutip dari fnj-i.com.
“Apakah hajatan pernikahan anak bupati alias Puput A P soulisa termasuk Kegiatan Operasional Daerah Kabupaten buru selatan?. Bupati buru selatan dan OPD Buru selatan sangat menyalahi peraturan keuangan republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012″, Tuturnya. dikutip dari fnj-i.com.
Selanjutnya Mato menyampaikan ketegasanya kepada KPK untuk membentuk tim investigasi dan memberikan pernyataan untuk terjs mengawal kasus ini.dikutip dari fnj-i.com.
“Kami tegaskan kepada KPK RI segerah membentuk tim investigasi khusus agar turun lansung ke Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku untuk mengusut tuntas persoalan korupsi yang ada di kabupaten buru selatan. Kami akan terus komitmen mengawal kasus UP OPD TA 2023 yang diduga melibatkan Bupati buru selatan Safitri Malik Soulisa” Ungkap mato. seperti yang dikutip fnj-i.com.
Selain Berunjuk Rasa, Koalisi Mahasiswa Buru Selatan Jakarta sudah mengajukan Surat Pengaduan Ke KPK RI dan diterimah baik oleh Pejabat KPK RI di Gedung Merah Putih, Kuningan Jakarta selatan. Tutupnya fnj-i.com.
Penulis : Hasan