fnj-i.com. Sekelompok masa yang berasal dari kabupaten buru selatan yang tergabung dalam koalisi mahasiswa buru selatan Jakarta Berunjuk rasa di depan gedung mera putih Komisi pemberantasan Korupsi ( KPK RI ). Jakarta selatan, Senin/13/2/23.
Dalam aksinya, Koalisi Mahasiswa Buru Selatan Jakarta membawa spanduk bertuliskan tuntutan sebagai berikut: 1. MENDESAK KEPADA KPK RI UNTUK MEMANGGIL DAN MEMERIKSA BUPATI BURU SELATAN ATAS DUGAAN KETERLIBATAN KORUPSI UP OPD TA 2023. 2. USUT TUNTAS DUGAAN KORUPSI PADA MEKANISME PENGELOLAAN UP YANG MELIBATKAN 44 OPD KAB. BURU SELATAN.
Menurutut Hasan M. Kordinator Umum (Koalisi Mahasiswa Buru selatan Jakarta) pihaknya menduga ada unsur Tindak Pidana Korupsi dan Penipuan atas penggunaan Uang Persediaan (UP) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) TA 2023 kab. Buru Selatan. Bupati Buru Selatan diduga kuat bekerja sama dengan OPD dengan memakai UP untuk kepentingan hajatan Pernikahan Anaknya alias Puput Soulisa.
“Ada Dugaan korupsi dan penipuan dalam pengunaan Uang Persediaan (UP) Organisasi Perangkat Daerah (UPD)”, Ucapnya Hasan saat diwawancarai oleh awak media.
Hasan Menambahkan, pengelolaan uang persediaan Uang Persediaan (UP) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) TA 2023 di salurkan untuk pernikahan anak bupati buru selatan itu karena di paksakan dan keluar dari mekanisme pencairan Uang Persediaan (UP) Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Pernikahan Anak Bupati Buru Selatan alias Puput A,P Soulisa pada bulan Januari, sehingga UP OPD TA 2023 dipaksakan untuk dicairkan paling lambat Jumat, 20/02/2023 lalu. Artinya mekanisme pencairan UP Oleh OPD sudah keluar dari ketentuan Aturan. Bahkan UP OPD TA 2023 dipergunakan untuk kepentingan Anak bupati buru selatan, bukan kepentingan Daerah”Ungkapnya.
Lanjut Hasan Uang Persediaan (UP) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah Uang Muka Kerja dalam sejumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja, bukan untuk kepentingan pribadi bupati dalam hal ini adalah hajatan pernikahan anak nya alias puput A P soulisa.
“Apakah hajatan pernikahan anak bupati alias Puput A P soulisa termasuk Kegiatan Operasional Daerah Kabupaten buru selatan?. Bupati buru selatan dan OPD Buru selatan sangat menyalahi peraturan keuangan republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012″, Tuturnya.
Selanjutnya Mato menyampaikan ketegasanya kepada KPK untuk membentuk tim investigasi dan memberikan pernyataan untuk terjs mengawal kasus ini.
“Kami tegaskan kepada KPK RI segerah membentuk tim investigasi khusus agar turun lansung ke Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku untuk mengusut tuntas persoalan korupsi yang ada di kabupaten buru selatan. Kami akan terus komitmen mengawal kasus UP OPD TA 2023 yang diduga melibatkan Bupati buru selatan Safitri Malik Soulisa” Ungkap mato.
Selain Berunjuk Rasa, Koalisi Mahasiswa Buru Selatan Jakarta sudah mengajukan Surat Pengaduan Ke KPK RI dan diterimah baik oleh Pejabat KPK RI di Gedung Merah Putih, Kuningan Jakarta selatan.
Praktek dugaan korupsi bernilai Milyaran Rupiah malah dilakukan oleh pejabat-pejabat di daerah ini guna menghadiri dan mengsukseskan hari bahagia anak Bupati Bursel, Puput Atika Putri Soulisa dan calon Suaminya Kalmu yang akad nikahnya dilakukan di kediaman pribadi Bupati Buru selatan di ambon, jumat 27/02/2023 dan resepsi pernikahan yang akan dilaksanakan di Gedung Center Ambon, sabtu 28/02/2023 seperti yang di kutip Kompas Timur.com.
“Uang Persediaan (UP) yang dicairkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu Bervariasi, ada yang 50 juta, ada yang 100 juta dan ada yang Bernilai lebih besar lagi. Setelah pencairan itu dilakukan, setiap OPD pun lansung diwajibkan untuk menyetor kontribusi uang makan dan minum bagi acara akad nikah dan resepsi pernikahan anak bupati tersebut” dikutip Kompas Timur.com.
Baca juga: Untuk Putri Bupati Menikah, Bursel Di Korupsi Milyaran Rupiah
Besaran kontribusi ini pun Bervariasi, bagi OPD kecil dikenakan Biaya kontribusi sebesar Rp. 5 Juta dan OPD Besar dikenakan Biaya kontribusi sebesar Rp. 10 juta. Uang kontribusi makan minum untuk acara pernikahan anak bupati ini disetorkan lansung oleh istri Pimpinan OPD dan ada yang disetorkan lansung oleh Bendahara OPD ke istri Plt Sekda Bursel, Ibu Rosmini Mahulette ysng Juga sekertaris PKK Kabupaten bursel. OPD yang menyetorkan kurang Lebih 44 OPD”, kata sember terpercaya yang meminta namanya tak dipublikasikan, Kamis (26/01/2023)” tutupnya Kompas Timur.com.
Penulis: Hasan